Anggaran Dipangkas, BMKG: Info Cuaca, Iklim, Gempa, dan Tsunami Jadi Tak Akurat

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan bahwa BMKG secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca tetap berjalan optimal.

Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Operasional BMKG

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak serius pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam tidak berfungsi. Kemampuan pemeliharaan alat berkurang hingga 71%, sehingga observasi dan deteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami turut terganggu.

Hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini telah melampaui usia kelayakan dan membutuhkan pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi dengan baik.

Muslihhuddin mengungkapkan bahwa akibat pemangkasan anggaran ini:

• Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60%.
• Kecepatan informasi peringatan dini tsunami turun dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih.
• Jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami berkurang 70%.

Kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia pun dipastikan akan sulit terlaksana. Selain itu, modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG akan terhenti, termasuk dalam aspek keselamatan transportasi udara dan laut yang membutuhkan akurasi tinggi.

Dampak Luas Terhadap Sektor Penting

Lebih lanjut, pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai sektor penting, di antaranya:

• Ketahanan pangan, energi, dan air: Layanan BMKG dalam mendukung sektor ini akan terganggu.
• Mitigasi bencana: Indonesia menghadapi ancaman bencana geo-hidrometeorologi yang tidak dapat diabaikan, sehingga diperlukan sistem mitigasi yang optimal.
• Peringatan dini tsunami: Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN akan terganggu.

“Oleh karena itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini demi ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia,” tegas Muslihhuddin.

Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

BMKG sendiri mengajukan dispensasi atas pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun atau 50,35% dari anggaran semula yang berjumlah Rp2,826 triliun. Pemangkasan ini disebut dapat mengancam keberlangsungan berbagai layanan utama BMKG.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengalokasikan dana negara ke program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.