Vietnam Akan Pangkas Jumlah Kementerian untuk Hemat Rp72 Triliun

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Vietnam berencana memangkas sejumlah kementerian dan memberhentikan ribuan pekerja demi menghemat anggaran sebesar 113 triliun Dong atau setara Rp72 triliun.

Menurut laporan AFP pada Senin (10/2/2025), jumlah kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 22. Pemangkasan ini juga mencakup pekerja media, pegawai negeri, polisi, dan militer. Sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini.

Pihak berwenang memperkirakan penghematan ini dapat mencapai total 113 triliun Dong dalam lima tahun ke depan. Vietnam juga berencana memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik beserta anggarannya. Usulan ini akan diajukan ke parlemen dalam waktu dekat.

Dampak Pemangkasan dan Respons Masyarakat

Pekerjaan sektor publik di Vietnam mencakup lembaga pemerintah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sejumlah pekerja telah menerima pemberitahuan pemutusan kerja. Salah satunya adalah Thanh (nama samaran), yang telah bekerja selama 12 tahun sebagai produser TV. Media tempatnya bekerja telah ditutup, dan kini ia beralih profesi menjadi sopir taksi.

“Sangat menyakitkan untuk dibicarakan,” ujar Thanh.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang lemah.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” kata Lam pada Desember 2024.

Reformasi ini menciptakan keresahan, terutama di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap bekerja untuk negara sebagai pekerjaan seumur hidup. Pada 2022, hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik. Dengan kebijakan baru, sekitar 20% dari jumlah tersebut akan berkurang dalam lima tahun mendatang.

Meskipun pemangkasan anggaran dapat menghemat US$4,5 miliar (Rp73,55 triliun), pemerintah juga perlu mengalokasikan lebih dari US$5 miliar untuk pesangon dan paket pensiun bagi mereka yang terdampak.

Target Ekonomi dan Tantangan Global

Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025 setelah mencapai 7,1% pada 2024. Sebagai pusat manufaktur global yang bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, terutama terkait tarif impor tinggi.

Selain itu, birokrasi yang membengkak dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan membantu Vietnam mencapai status negara berpendapatan menengah pada 2030, serta menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut. Ini tentang menunjukkan legitimasi partai dan kekuatan partai,” ujar Nguyen Hong Hai, Fulbright Vietnamese Scholar di American University, Washington DC.