Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Buntut Pengumuman Darurat Militer

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan atas dugaan pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan ini berkaitan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak yang diterapkan oleh presiden secara tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

Dalam konferensi pers pada Minggu (8/12/2024), Park Se Hyun, Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan, menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

“Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan,” kata Park, seperti dikutip The Korea Times.

Park juga menyebut bahwa kasus ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk memprovokasi pemberontakan, yang memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum.

Meskipun presiden memiliki kekebalan konstitusional, tuduhan pengkhianatan yang diarahkan kepada Yoon tetap memungkinkan proses penyelidikan berlanjut, terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang.

Penahanan Mantan Menteri Pertahanan

Sebagai bagian dari penyelidikan, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, ditahan pada Minggu pagi (8/12/2024).

• Waktu Penahanan: Kim ditahan sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada pukul 01.30 dini hari.
• Barang Bukti: Jaksa menyita ponsel Kim, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.
• Alasan Penahanan: Tuduhan pengkhianatan yang diarahkan kepada Kim dinilai sebagai kejahatan serius, dan ada kekhawatiran akan kemungkinan penghilangan barang bukti.

Kim, yang merupakan teman sekolah Presiden Yoon di SMA Chungam, diduga memainkan peran penting dalam merancang dan mengusulkan deklarasi hukum militer bersama presiden.

Langkah Lanjutan Jaksa

• Jaksa memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan catatan telepon Kim sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan, sesuai hukum pidana militer.
• Penahanan Kim dipandang sebagai langkah penting dalam mengungkap keterlibatan lebih luas dalam deklarasi hukum militer, pencabutannya, dan pengerahan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional serta Komisi Pemilihan Nasional.

Kasus ini memicu sorotan luas, mengingat status Presiden Yoon sebagai kepala negara. Penyelidikan lanjutan diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada stabilitas politik Korea Selatan.