Korsel Rilis Surat Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol atas Dugaan Pemberontakan

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Pengadilan Distrik Seoul Barat mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan, pada Selasa (31/12/2024). Surat perintah itu terkait dugaan keterlibatan Yoon dalam penerapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

Pengadilan menyetujui permohonan dari tim penyelidikan gabungan, setelah Yoon tiga kali mengabaikan panggilan dari Badan Investigasi Korupsi Tinggi (CIO) untuk pemeriksaan. Dalam kasus ini, Yoon didakwa atas dugaan pemberontakan terhadap negara, pengkhianatan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Kronologi dan Tuduhan

Yoon diduga memerintahkan penerapan darurat militer secara sepihak, tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi. Imbasnya, ia dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember lalu.

Kepala CIO, Oh Dong-woon, menyatakan bahwa surat perintah penahanan ini sah secara hukum, bahkan terhadap seorang presiden.

“Tidak seperti surat perintah penggeledahan, surat perintah penahanan atau penangkapan yang dikeluarkan pengadilan secara hukum tidak dapat dihalangi, bahkan oleh presiden,” tegasnya.

Namun, pelaksanaan surat perintah menghadapi kendala, lantaran Layanan Keamanan Presiden (PSS) menolak akses penyidik ke kantor kepresidenan dan kediaman resmi Yoon dengan alasan keamanan militer.

Imunitas Presiden Diuji

Meski presiden memiliki kekebalan dari penuntutan pidana, hak tersebut tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan. Tim pembela Yoon berargumen bahwa CIO tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kasus pemberontakan, yang seharusnya berada di bawah kewenangan kepolisian berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah memulai persidangan untuk menentukan nasib Yoon, apakah akan dicopot atau dikembalikan ke jabatannya. Mahkamah memiliki waktu hingga 180 hari dari 14 Desember untuk memberikan putusan final.

Situasi Terkini

Presiden Yoon saat ini diskors dari tugasnya, sementara Wakil Perdana Menteri Choi Sang Mok bertindak sebagai presiden sementara. Situasi politik Korsel pun memanas, dengan oposisi terus menekan pemerintahan yang sebelumnya dipimpin oleh Yoon.

Insiden ini menjadi momen bersejarah dan ujian besar bagi stabilitas politik Korea Selatan di tengah perhatian internasional.