Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Cabut Status Darurat Militer, Sejumlah Pejabat Mengundurkan Diri Massal

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12/2024) setelah diberlakukan kurang dari 12 jam. Pencabutan ini dilakukan setelah Presiden Yoon menggelar pertemuan dengan kabinet dan menyetujui desakan Majelis Nasional yang memutuskan pencabutan status tersebut melalui voting.

Status darurat militer awalnya diumumkan oleh Presiden Yoon pada Selasa malam pukul 22.00 waktu setempat dan mulai berlaku satu jam kemudian. Dalam pidatonya, Yoon menyebut ancaman dari “kekuatan anti-negara” yang ingin merusak demokrasi Korea Selatan, dengan menuduh Korea Utara sebagai ancaman utama.

Namun, Yoon justru menyoroti konflik politik domestik, menyebut Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai “kekuatan anti-negara” dan “sarang penjahat.” Ia menuduh parlemen memangkas anggaran penting yang berdampak pada keamanan publik dan fungsi inti negara.

Protes dan Penolakan Status Darurat Militer

Deklarasi ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk warga yang memprotes di depan gedung Majelis Nasional dan menyerukan pemakzulan Presiden Yoon. Ribuan demonstran berkumpul sejak Selasa malam hingga Rabu pagi, membawa poster yang meminta Presiden Yoon mundur.

“Makzulkan Presiden Yoon,” teriak massa di depan parlemen.

Di dalam gedung, sekitar 190 anggota parlemen, termasuk dari partai oposisi dan beberapa dari partai berkuasa, menggelar sidang pleno. Mereka dengan suara bulat menolak status darurat militer dan menyatakan keputusan Yoon tidak sah.

Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, menegaskan bahwa presiden harus segera mencabut status darurat militer sesuai dengan keputusan parlemen.

Pencabutan Darurat Militer

Sekitar pukul 04.26 waktu setempat, Presiden Yoon akhirnya mencabut status darurat militer. Pasukan keamanan yang sebelumnya berjaga di sekitar gedung parlemen mulai meninggalkan lokasi, disambut sorakan massa.

Langkah Yoon menuai kritik luas, termasuk dari staf senior kepresidenan yang dilaporkan mengundurkan diri massal. Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang disebut mengusulkan deklarasi ini, juga menghadapi tekanan besar dari publik dan parlemen.

Krisis Demokrasi di Korea Selatan

Deklarasi darurat militer ini dipandang sebagai upaya untuk melumpuhkan oposisi dalam konflik terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran 2025. Namun, langkah tersebut justru meningkatkan tekanan publik dan memperburuk ketegangan politik di Korea Selatan.

Seorang demonstran, David Rhee, menyebut alasan Yoon sebagai “dogma belaka yang tidak relevan dengan realitas.” Protes yang berlangsung di berbagai wilayah Seoul tetap berlangsung damai, dengan massa menyerukan perlindungan demokrasi dan pengunduran diri Yoon.

Bus-bus polisi yang sebelumnya memblokir akses ke parlemen mulai meninggalkan lokasi setelah resolusi parlemen dirilis. Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Seorang tentara Korea Selatan yang mengamankan demo tolak status darurat militer di gedung Majelis Nasional malam meminta maaf kepada warga. Ribuan warga berunjuk rasa setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer Korsel.

Dalam sebuah video yang diunggah seorang reporter investigasi media Korsel, Heo Jae-hyeon, terlihat kerumunan tentara Korsel yang baru meninggalkan gedung Majelis Nasional pada Rabu (4/12/2024) dini hari waktu setempat.

Dalam video tersebut, ada salah satu tentara yang tidak diketahui namanya berpapasan dengan Heo seraya menundukan kepalanya berulang kali dan berkata “maaf”, demikian dikutip The Korea Herald.

“Ketika saya mendengar Anda meminta maaf berulang kali, membungkuk sekali, dua kali, dan tiga kali sebagai permintaan maaf. Saya merasakan ketulusan Anda. Seolah berkata, ‘kami berada di pihak demokrasi’,” kata Heo menanggapi videonya sendiri.