Mantan Bos BI: Asing Tak Suka Investasi di Indonesia, Tak Ada Kepastian Hukum dan Terlalu Banyak ‘Tikus’

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanudin Abdullah mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang signifikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Namun, ia menyoroti bahwa investor asing masih enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Faktor utama penyebabnya adalah ketidakpastian hukum dan tingginya angka korupsi.

“Kita tahu persis orang asing tidak suka menanam uang di Indonesia karena masalah kepastian hukum. Terlalu banyak ‘tikus’ di sini, rumah ini tidak bersih,” ujar Burhanudin dalam acara Sarasehan Ulama, dikutip Rabu (5/2/2025).

Kesenjangan Investasi dan Kebutuhan Dana Rp12.000 Triliun

Burhanudin menjelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, diperlukan investasi sebesar 52% dari PDB, yang setara dengan Rp12.000 triliun jika PDB Indonesia mencapai Rp22.000 triliun.

Sayangnya, sumber investasi dalam negeri masih terbatas. Tabungan domestik hanya mencapai 38% dari PDB, sehingga masih terdapat gap investasi sebesar 16% yang harus ditutup dengan dana asing, baik melalui pinjaman maupun Foreign Direct Investment (FDI).

“Sejak Indonesia merdeka, investasi asing yang masuk ke negara ini rata-rata kurang dari US$100 per kapita. Sementara Vietnam, yang baru membangun sejak 1990-an, sudah mencapai US$400 per kapita. Singapura bahkan hampir US$2 juta per kapita,” ujarnya.

Burhanudin menilai bahwa rendahnya aliran investasi asing ke Indonesia menjadi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Danantara: Solusi untuk Meningkatkan Investasi

Sebagai solusi, Burhanudin menekankan pentingnya konsolidasi BUMN dan mendukung pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) sebagai mesin investasi nasional.

“Hari ini saya mendengar bahwa Danantara resmi disetujui oleh DPR. Maka akan kami leverage untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya,” ujar Burhanudin.

BP Danantara merupakan lembaga investasi yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berharap badan ini dapat menjadi pengelola investasi berskala besar di Indonesia, bahkan sekelas Temasek Singapura.

“Dengan adanya Danantara, diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.