Program 3 Juta Rumah Bakal Pakai Lahan Sitaan dari Koruptor

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah strategisnya adalah memanfaatkan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar kawasan stasiun kereta api. Erick menyebut, pihaknya telah memetakan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk merealisasikan program ini.

“Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum), awalnya mengenai stasiun-stasiun kereta api, lahan yang dulu tidak maksimal sekarang dibangun menjadi TOD (Transit-Oriented Development), dengan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu,” jelas Erick di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan akan memanfaatkan tanah sitaan dari Kejaksaan Agung, termasuk lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang berasal dari kasus korupsi. Hal ini disampaikan pada acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Ara menjelaskan bahwa dari 1.000 hektare lahan tersebut, 60% atau 600 hektare sudah dapat dibangun. Rencananya, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tipe 36 meter persegi dan 60 meter persegi. Jika terealisasi, diperkirakan dapat dibangun hingga 60.000 unit rumah.

“Enam ratus hektare itu, kalau dibangun tipe kecil 36 dan 60, bisa jadi sekitar 60.000 rumah. Itu baru dari satu kasus, satu koruptor,” jelasnya.

Selain tanah sitaan, Ara juga mengungkapkan partisipasi melalui program CSR. Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan lahan seluas 1,4 hektare. Beberapa pihak lain juga telah menyatakan kesediaan menyumbangkan tanah di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

“CSR ini jalan. Ada yang mau kasih tanah, silakan. Ada yang mau bangun, silakan. Ini semua untuk rakyat,” tutur Ara.

Ara juga mengungkapkan rencana pembahasan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR.

Ara berharap Surat Edaran (SE) mengenai penghapusan retribusi PBG dapat segera dikeluarkan, sehingga proses penerbitan PBG bisa dipercepat menjadi hanya 10 hari.

Selain itu, Ara juga akan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk membahas relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun yang lebih layak. Warga tersebut akan diberikan tempat tinggal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

“Kami ingin saudara-saudara kita yang tinggal di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan Bandung, bisa dipindahkan ke rumah susun,” ujar Ara.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup mereka.