Mendagri sebut Anggaran Stunting Rp10 M, Tapi Sampai ke Rakyat Hanya Rp2 M

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakefisienan penggunaan anggaran program stunting di daerah.

Ia menyayangkan fakta bahwa dari total anggaran sebesar Rp10 miliar, hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai ke rakyat, sementara sisanya habis untuk kegiatan lain yang kurang relevan.

“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 Miliar lagi evaluasi,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Instruksi untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran

Tito telah meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mengawasi lebih ketat belanja daerah yang tidak efisien. Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak terjebak oleh praktik yang dilakukan oleh pejabat di bawah mereka, seperti Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang mengelola anggaran program tersebut.

“Jangan sampai kepala daerah tertipu oleh para pejabat bawahannya yang main-main dengan penggunaan anggaran,” tegasnya.

Ia menyoroti maraknya kegiatan seperti rapat-rapat koordinasi yang dianggap tidak produktif. “Ada lagi programnya terlalu banyak rapat, rapat dalam rangka penguatan. Saya bilang, kapan kuat-kuatnya ini?” ujarnya dengan nada kritik.

Fokus pada Efisiensi dan Peningkatan Pendapatan

Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memaksimalkan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kita ingin anggaran negara dan daerah lebih efisien serta pendapatan lebih banyak. Jika pendapatan meningkat dan belanja efisien, daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah,” jelasnya.

Ia juga mendorong daerah untuk memperbaiki pelayanan publik, terutama dalam hal perizinan. Tito menyarankan pembentukan mal pelayanan publik untuk mempermudah layanan satu pintu.

“Daerah-daerah dengan pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, daerah bisa leluasa membuat program untuk kesejahteraan rakyat,” tambah Tito.

Menurut Tito, efisiensi anggaran dan kemandirian daerah merupakan kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menangani inflasi. “Jika setiap daerah bergerak dengan efisiensi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut bergerak, dan inflasi bisa ditangani dengan baik,” pungkasnya.