DPRD DKI Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak dengan tegas wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai kebijakan ini akan membebani perekonomian masyarakat.

“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” ujar Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Dampak Ekonomi dan Prinsip Layanan Publik

Wibi menekankan bahwa situasi ekonomi yang masih sulit membuat kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta tidak tepat. Kenaikan tarif akan menambah beban masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

“TransJakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Subsidi untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” jelas Wibi.

Peningkatan Kualitas Tanpa Beban Tambahan

Wibi menyarankan agar peningkatan kualitas pelayanan TransJakarta dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien sebagai solusi utama.

“Salah satu tujuan utama TransJakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, ada risiko masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang justru akan memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi,” lanjutnya.

Desakan Membatalkan Wacana

Wibi mendesak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” tegas Wibi.

DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan transportasi agar tetap berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan layanan transportasi publik ini.