Setara dengan Warga Biasa, Politikus dan Pejabat Swedia Tidak Diberi Mobil Dinas

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Swedia menerapkan kebijakan unik yang menempatkan pejabat pemerintah dan politikus setara dengan warga negara biasa. Hal ini mencerminkan nilai yang mendasari kesetaraan dan keadilan sosial di negara tersebut. Salah satu kebijakan utama adalah tidak adanya fasilitas mewah, seperti mobil dinas, bagi para pejabat.

Kesederhanaan dan Transparansi Pejabat di Swedia

1. Transportasi Sehari-Hari
   • Para menteri dan anggota parlemen bepergian menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api yang penuh sesak, sama seperti rakyat yang mereka wakili.
   • Politisi memiliki kartu transportasi umum yang memungkinkan perjalanan sehari-hari.
   • Hanya perdana menteri yang mendapat fasilitas mobil dinas secara permanen dari pasukan keamanan.
2. Pengaturan Perjalanan Dinas
   • Parlemen hanya menyediakan tiga mobil dinas untuk keperluan urusan negara.
   • Politikus diperbolehkan menggunakan transportasi umum, mobil pribadi, mobil sewaan, atau taksi, dengan penggantian biaya yang sebagian dipotong pajak.
   • Perjalanan udara domestik dan internasional dilakukan di kelas ekonomi, kecuali perjalanan jarak jauh di luar Eropa yang dapat menggunakan kelas bisnis.
   • Keluarga politikus diperbolehkan menemani perjalanan dinas, tetapi biaya ditanggung sendiri.
3. Tempat Tinggal dan Kehidupan Sehari-Hari
   • Anggota parlemen tinggal di apartemen kecil milik negara berbentuk studio dengan luas 16–46 m².
   • Jika memilih tidak tinggal di apartemen tersebut, mereka dapat menyewa properti dengan batas biaya maksimal US$820 (sekitar Rp11,6 juta) per bulan.
   • Pejabat mencuci dan menyetrika pakaian mereka sendiri di tempat cucian umum serta berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket seperti warga biasa.
4. Kesederhanaan Gaji
   • Gaji anggota parlemen sekitar US$6.900 (Rp98 juta) per bulan, dua kali lipat dari gaji guru sekolah dasar, tetapi jauh lebih kecil dibanding anggota Kongres AS yang menerima US$14.000 (Rp198 juta) per bulan.
   • Tunjangan harian untuk anggota parlemen dari daerah sebesar US$12 (Rp171.000) digunakan untuk kebutuhan makanan sederhana.
5. Keterbukaan Informasi Publik
   • Masyarakat dapat melacak pengeluaran pejabat, termasuk perdana menteri, komisaris polisi nasional, hingga panglima tertinggi angkatan bersenjata.
   • Informasi ini memungkinkan publik memantau cara badan-badan pemerintah membelanjakan uang pajak, serta mengawasi tindakan, keputusan, dan usulan resmi.
6. Tidak Ada Fasilitas Mewah Lainnya
   • Hakim peradilan tidak memiliki fasilitas berupa mobil dinas, sekretaris pribadi, atau tunjangan mewah lainnya.
   • Anggota parlemen hanya memiliki kantor sederhana dengan luas 8 m² dan bekerja tanpa sekretaris pribadi.

Kesetaraan dan Akuntabilitas

Pejabat di Swedia dilarang mengutamakan kepentingan pribadi di atas rakyat. Mereka tidak hanya hidup sederhana, tetapi juga tunduk pada hukum yang sama dengan warga biasa. Menteri tidak memiliki kekebalan parlemen, sehingga dapat diadili di pengadilan jika terlibat kriminalitas.

Kebijakan kesetaraan ini menjadikan Swedia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Transparansi dalam penggunaan dana publik dan kesederhanaan hidup pejabat mencerminkan nilai keadilan sosial yang kuat, di mana pejabat dianggap sebagai pelayan rakyat, bukan pemegang kekuasaan yang istimewa.