Prabowo Minta Tim Desain IKN Studi Banding ke Mesir, Turki dan India

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India, guna merevisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, beliau meminta studi banding ke tiga negara tersebut karena dinilai memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dody menjelaskan bahwa Prabowo terinspirasi dari kantor-kantor yudikatif dan legislatif di ketiga negara tersebut yang menurutnya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Hasil studi banding ini nantinya akan digunakan untuk merekonstruksi desain kompleks IKN, yang kemudian akan disampaikan kembali kepada presiden. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN, akan memberikan informasi lebih lanjut terkait revisi desain ini.

Tambahan Anggaran untuk Pembangunan IKN

Pembangunan gedung yudikatif dan legislatif di IKN menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN) yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono. Pada Rabu (12/2/2025), OIKN menerima tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk tahun 2025 guna mendukung pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan sistem pendukungnya. Sebelumnya, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN berjumlah Rp6,395 triliun.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, pagu anggaran tahun 2025 setelah efisiensi ditetapkan sebesar Rp5,242 triliun.

Basuki menjelaskan, “Di DIPA awal kami ada Rp6,3 triliun, setelah rekonstruksi menjadi Rp5,3 triliun. Ini bagian dari Rp48 triliun yang telah dihitung ulang. Untuk tahun 2025, kami membutuhkan Rp14,4 triliun, dikurangi Rp6,3 triliun, sehingga kami mengusulkan tambahan Rp8,1 triliun.”

Pemblokiran Anggaran IKN dan Penyesuaian APBN

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat memblokir anggaran pembangunan IKN. Namun, pemblokiran ini bukan berarti proyek dihentikan, melainkan hanya menunda penggunaannya hingga waktu yang ditentukan.

Sekjen Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan hal yang biasa dalam penyesuaian APBN. “Ini berbeda dengan pemblokiran total anggaran. Yang pertama diblokir biasanya hanya untuk operasional, sementara lainnya ditahan dulu,” jelasnya.

Zainal menambahkan bahwa proyek pembangunan IKN yang baru kini tidak lagi berada di bawah Kementerian PU, melainkan ditangani langsung oleh OIKN. “Kami hanya melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, sementara proyek baru berada di bawah otorita,” tegasnya.

Pembangunan IKN Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Meskipun ada pemblokiran anggaran, OIKN menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan bahwa proyek tahap kedua (2025-2029) akan terus berlanjut dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.

“Tahap kedua pembangunan difokuskan pada ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Troy. Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran dengan skema pembiayaan dari berbagai sumber, yaitu APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun hingga Februari 2025.

OIKN juga membantah kabar yang menyebutkan pekerja akan dipulangkan ke daerah asal mereka. “Tidak benar ada informasi bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” tegas Troy.

Revisi Desain Kompleks Yudikatif dan Legislatif

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, untuk mengkaji ulang desain gedung yudikatif dan legislatif di IKN. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Basuki menjelaskan bahwa kajian ulang dilakukan terhadap desain yang telah disusun oleh Kementerian PUPR. Revisi ini dilakukan setelah Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik. “Desain dari Kementerian PUPR sudah ada, tetapi beliau meminta untuk ditinjau ulang,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

OIKN akan berkoordinasi dengan Kementerian PU dan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian ulang. Tim ini akan bekerja di bawah arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa penyesuaian desain juga berkaitan dengan anggaran. Prabowo telah menetapkan anggaran pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan sebesar Rp48,8 triliun.

“Kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di beberapa aspek teknis. Pada saatnya nanti, kita dapat melanjutkan pembangunan agar mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar AHY.