Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

SPILLS.CO.ID, ‎Cianjur – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (6/2/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan evaluasi kinerja program ketahanan pangan tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi untuk tahun 2026.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ke depan pada tahun 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Polda Jawa Barat, tepatnya di wilayah Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Sementara itu, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung.

Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Polri berupaya memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah. Untuk itu, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen petani.

Pelaksanaan pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebesar 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga yang berpihak kepada petani, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.

Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha pertanian secara mandiri, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.