Pramono Anung-Rano Karno Rencanakan Kebijakan Empat Hari Kerja di Jakarta

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, dikabarkan sedang merencanakan kebijakan pemangkasan hari kerja dari lima menjadi empat hari untuk pekerja di ibu kota. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga, saat rapat di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Menurut Nirwono, pengurangan hari kerja bukanlah gagasan baru, melainkan tren yang telah diadopsi di beberapa kota di dunia, khususnya di Eropa dan kawasan Skandinavia.

“Ini sedang tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja menjadi empat hari. Empat hari kerja adalah salah satu gagasan yang sedang digodok oleh Pramono,” kata Nirwono, dikutip dari detik.com.

Tujuan dan Konteks Penerapan

Rencana empat hari kerja ini tidak akan diterapkan secara permanen, melainkan disesuaikan dengan kondisi tertentu. Contohnya, pada saat puncak musim hujan atau kemarau, ketika bencana banjir atau tingkat polusi udara tinggi kerap mengganggu aktivitas warga.

Nirwono juga menyinggung bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan oleh eks Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam bentuk imbauan bekerja dari rumah (work from home atau WFH) selama puncak polusi udara di Jakarta.

“Pada masa Pak Pj Heru, saat puncak polusi, penerapan WFH sudah dilakukan. Sekolah-sekolah juga diliburkan, bahkan beberapa pemerintah daerah di wilayah Bodetabek ikut meliburkan saat puncak polusi. Jadi, gagasan empat hari kerja ini sebenarnya bukan barang baru,” jelas Nirwono.

Tantangan dan Pembahasan Lanjutan

Kendati demikian, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan pematangan lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah menentukan mekanisme pelaksanaan, termasuk hari libur tambahan dan apakah hari tersebut benar-benar libur penuh atau tetap dalam konsep WFH atau work from anywhere.

“Tentu yang jadi pekerjaan rumah (PR) adalah menentukan hari apa yang akan diliburkan. Sistemnya seperti apa? Apakah satu hari itu benar-benar libur penuh atau tetap dalam konteks WFH,” tambah Nirwono.

Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji lebih dalam kebijakan ini sebelum diimplementasikan secara resmi oleh Pramono Anung dan Rano Karno setelah resmi menjabat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan perkotaan, seperti polusi udara dan banjir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja di Jakarta.