Polri Awasi Ketat Penggilingan Padi, Pastikan Harga Gabah Sesuai HPP

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, menegaskan bahwa kepolisian kini mengawasi ketat penggilingan padi guna menjaga stabilitas harga dan distribusi beras di Indonesia.

Wahyu telah menginstruksikan Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian agar seluruh penggilingan padi mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan.

“Polri sudah melakukan pemantauan. Banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Ia juga menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung percepatan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tegas Wahyu.

Pemerintah Tegaskan HPP Rp6.500 per Kg

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Kabareskrim Polri untuk mengawal proses serapan gabah sesuai HPP senilai Rp6.500 per kg.

Dalam keterangan yang sama, Amran menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat swasembada pangan.

“Kita harus menjaga agar HPP tidak turun. Jika turun, dampaknya bisa memicu kemiskinan, kesengsaraan, dan kerugian bagi petani serta negara,” kata Amran.

Sebagai langkah konkret, Amran telah memfasilitasi kesepakatan antara Perum Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani setara 2,1 juta ton beras.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan purchase order (PO) pada Senin (10/2/2025), yang dihadiri oleh:

• Kabareskrim Polri Wahyu Widada
• Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono
• Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya
• Sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta

Dalam kesepakatan itu, pengusaha penggilingan padi sepakat untuk menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya sebesar 3 juta ton beras.

“Sisa 900 ribu ton akan diserap langsung oleh Bulog. Jadi, komitmen dari pengusaha adalah menyerap gabah petani setara 2,1 juta ton beras,” ujar Amran.

Prabowo: Jika Melanggar, Penggilingan Padi Akan Ditutup!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) di bawah Rp6.500 per kg.

“Pemerintah Indonesia sudah menetapkan harga gabah dari petani adalah Rp6.500 per kg. Saya ulangi, Rp6.500. Saya tidak main-main, ini masalah kebangsaan,” ujar Prabowo di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Prabowo menyatakan bahwa sistem kapitalisme bebas tidak boleh diterapkan dalam urusan pangan. Meskipun ia memahami bahwa pengusaha perlu meraih keuntungan, ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh dengan merugikan petani.

Untuk itu, ia menerapkan kebijakan Bulog hanya akan menyerap beras dari penggilingan yang membeli gabah sesuai HPP. Jika penggilingan padi melanggar aturan, Bulog tidak akan menyerap beras dari mereka.

Lebih lanjut, Prabowo bahkan mengancam akan menutup penggilingan padi yang tetap membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan.

“Kalau ada penggilingan padi yang main-main, saya tutup! Saya ambil alih! Negara akan ambil alih penggilingan padi, sebesar apa pun itu,” tegasnya.

Prabowo juga tidak menerima alasan apa pun terkait kadar air atau kualitas gabah yang sering dijadikan dalih oleh pengusaha untuk membeli dengan harga lebih rendah.

“Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya tahu cara-cara bagaimana orang kecil dikorbankan. Kali ini, pemerintah akan bertindak,” ucapnya.

Polri dan Kementan Gencar Awasi Mafia Pangan

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melibatkan Polri dalam mengawal kebijakan HPP dan penyerapan gabah petani.

Selain pengawasan terhadap penggilingan padi, sebelumnya Kementerian Pertanian juga telah membongkar 27 mafia pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,23 triliun dan berpotensi menyebabkan kerugian negara Rp316 miliar.

Kasus mafia pupuk tersebut kini sedang ditindaklanjuti bersama pihak berwenang.

Dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah, kepolisian, dan kementerian, Indonesia diharapkan dapat segera mencapai swasembada pangan dan melindungi kesejahteraan petani.