SPILLS.CO.ID, Cianjur – Sebanyak 22 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur “menggelar konferensi Pers” terkait beredarnya surat yang menuntut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur Cecep Alamsyah agar mundur dari Jabatannya.
Para Kepala OPD tersebut membenarkan bahwa tandatangan yang berada di dalam surat itu asli yang dibubuhkan mereka. Mereka juga mengatakan surat itu dibuat atas dasar kesadaran pribadi masing-masing tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
“Iya benar itu asli tanda tangan kami semua. Surat itu dibuat setelah melakukan musyawarah dan diberikan langsung kepada Sekda dan itu tidak untuk konsumsi umum. Namun kami juga heran kenapa surat itu bisa beredar luas bahkan menjadi berita dan menjadi konsumsi publik,” tutur Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani saat menggelar Jumpress di Taman Pancaniti, Rabu (1/5/2024).
Menurut Endan, pihaknya sengaja menghadirkan para Kepala OPD dengan maksud supaya tidak ada lagi persepsi bahwa, yang menandatangani itu ada di bawah acaman dan tekanan pihak tertentu atau ada indikasi tanda tangan dipalsukan.
“Rekan-rekan wartawan bisa mempertanyakan langsung kepada yang bersangkutan Kepala OPD, apakah tanda tangan itu asli atau tidak, apakah saat menandatangani surat tersebut dalam tekanan, diancam atau dipaksa. Surat tersebut sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Sekda bukan untuk konsumsi publik,” ucapnya.
Lanjut Endan, dikumpulkannya para OPD Cianjur tujuannya supaya lebih mempercepat proses keterbukaan surat tersebut dibuat dan tidak jadi prasangka yang di asumsikan kemana-mana.
“Jadi kehadiran para Kepala OPD hari ini untuk membuktikan tanda tangan itu asli tidak ada rekayasa dan tidak jadi bola liar. Kenapa surat itu dibuat, rekan-rekan juga sudah membaca surat itu alasannya ada di paragraf pertama surat pernyataan tersebut,” katanya.
Menurutnya, surat pernyataan tersebut di buat karena ketidak harmonisan dalam kinerja antara Bupati dengan Sekda sehingga berdampak pada kinerja pelayanan pemerintahan.
“Surat itu merupakan aspirasi pribadi para Kepala OPD, yang secara kolektif diberikan kepada Pak Sekda. Saat itu kita semua berharap ada audiensi untuk dijadikan bahan pertimbangan secara pribadi, namun situasinya ternyata tidak mendukung,” terangnya.
Dalam surat pernyataan, dituangkan sekda dituntut untuk megundurkan diri dalam jangka tiga hari namun, menurut Endan pihaknya akan bergantung kepada keputusan Bupati atau sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
“Kalau memang dalam tiga hari tidak ada tanggapan, mungkin melalui jalur koordinasi dan tergantung keputusan Bupati,” pungkasnya.
