LPI Soroti Pembangunan Rumah Sehat Baznas Sukabumi Tanpa Pagu Anggaran: Proyek Siluman?

SPILLS.CO.ID, Sukabumi — Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti pembangunan Rumah Sehat Baznas atau Klinik Bebeza di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang disebut tidak mencantumkan pagu anggaran. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

Menurut Rohmat, proyek yang digadang-gadang menjadi program unggulan Baznas Kabupaten Sukabumi itu patut dipertanyakan transparansinya. Ia menilai tidak dipampangnya informasi pagu anggaran dalam proyek tersebut melanggar prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Pembangunan Rumah Sehat Baznas ini diduga tidak menggunakan sedikit anggaran, namun disayangkan tidak ada keterbukaan. Tidak adanya papan informasi yang mencantumkan pagu anggaran menimbulkan kecurigaan publik bahwa ini seperti proyek siluman,” ujar Rohmat.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi sementara timnya di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan mantan Bupati Sukabumi dalam penunjukan perusahaan pemenang tender proyek tersebut.

“Indikasi kuat ada peran mantan Bupati Sukabumi dalam merekomendasikan perusahaan pemenang. Ini yang sedang kami telusuri lebih dalam,” jelasnya.

Rohmat menegaskan bahwa Baznas, meskipun merupakan lembaga pemerintah non-struktural, tetap wajib menerapkan prinsip transparansi. Terlebih dana yang dikelola berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat.

“Baznas bukan lembaga swasta. Ia dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan berada di bawah pengawasan langsung gubernur dan bupati. Jadi wajib transparan. Jika tidak, kepercayaan publik akan hilang,” tambahnya.

LPI pun mempertanyakan peran pengawasan dari pejabat daerah, terutama Bupati Sukabumi dan Gubernur Jawa Barat yang baru, terkait proyek ini.

“Jika tidak ada pengawasan yang ketat, hal seperti ini akan terus terulang. Kami akan segera mengajukan audiensi ke Gubernur Jabar, Bupati Sukabumi, bahkan ke Presiden RI. Karena pada dasarnya, Baznas bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tegas Rohmat.

Di akhir pernyataannya, Rohmat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Polres Sukabumi, Kejari, Polda Jabar, Kejati Jabar, hingga Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, untuk segera mengaudit seluruh anggaran yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Sukabumi.

“Dana yang dikelola Baznas adalah uang umat. Tanggung jawabnya tidak hanya secara hukum, tapi juga secara moral dan spiritual kepada Tuhan,” pungkasnya.

Penulis: Rudy Sam