General News
Tajikistan Larang GTA dan Counter-Strike karena Dampak Negatif Terhadap Anak-anak

SPILLS.CO.ID, Tajikistan – Salah satu negara di Asia Tengah, Tajikistan, resmi melarang kehadiran game Grand Theft Auto (GTA) dan Counter-Strike. Menurut pemerintah Tajikistan, kedua game populer tersebut mendorong perilaku kriminal pada anak muda.
Berdasarkan analisis Kementerian Kebudayaan Republik Tajikistan, game besutan Rockstar dan Valve ini mengandung konten kekerasan dan tidak bermoral yang dianggap berbahaya bagi generasi muda.
“Warga negara, khususnya pemilik pusat permainan komputer, diberitahu bahwa sesuai dengan undang-undang Republik Tajikistan, distribusi video dan permainan yang tidak etis serta berisi kekerasan sangat dilarang,” ungkap Kementerian Dalam Negeri Tajikistan, dilansir dari Dexerto, Selasa (7/11/2024).
Pemerintah Tajikistan mengumumkan bahwa pihak kepolisian di ibu kota Dushanbe akan melakukan penggerebekan dan inspeksi ke sejumlah toko yang menjual game-game tersebut. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam permainan yang dinilai dapat memicu perilaku kriminal.
“Departemen Dalam Negeri di Dushanbe meminta seluruh pemilik pusat permainan komputer untuk tidak lagi mendistribusikan game tersebut,” tambah pernyataan resmi pemerintah.
Tajikistan bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan pembatasan terhadap video game. Tahun ini, beberapa negara lainnya juga mengambil langkah serupa karena kekhawatiran atas konten kekerasan, eksploitasi, dan sensitivitas budaya dalam permainan tersebut.
Pada Agustus 2024, Turki memblokir akses ke game Roblox karena kekhawatiran akan potensi eksploitasi anak di dalam platform tersebut. Laporan menunjukkan bahwa beberapa predator menggunakan Roblox untuk mendekati anak-anak, sementara sejumlah pengembang muda di platform itu mengeluhkan praktik eksploitasi finansial.
Selain itu, pada Oktober 2024, Kuwait menolak merilis Call of Duty: Black Ops 6. Pemain dari negara ini pun menerima pengembalian dana dari pihak Activision meski alasan pasti penolakan game tersebut belum dijelaskan oleh pemerintah Kuwait.
Dengan semakin banyaknya negara yang memberlakukan pembatasan pada video game, isu dampak konten game terhadap perilaku generasi muda kian menjadi perhatian global.