Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengenakan retribusi kepada pengelola kantin di sekolah-sekolah negeri. Wacana ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno, mengungkapkan adanya potensi pendapatan dari sewa lapak kantin.

Sutikno mencontohkan, di SMA 32 Cipulir terdapat 14 kantin yang masing-masing membayar tarif sewa sebesar Rp5 juta per tahun. “Artinya, dari satu sekolah saja ada potensi pendapatan sebesar Rp70 juta per tahun,” ujar Sutikno dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).

Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk segera mendata seluruh kantin sekolah yang ada. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi.

“Sekolah harus didata kantinnya. Ini bisa menjadi sumber pemasukan retribusi daerah. Harus teliti dan jeli melihat potensi ini,” tegasnya.

Sutikno juga berharap Disdik segera mengkaji usulan ini untuk menyusun payung hukum terkait penetapan tarif retribusi kantin sekolah. Langkah ini, katanya, diperlukan agar pengelolaan retribusi dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

“Sudah kami sampaikan ke Inspektorat supaya segera dibuat payung hukumnya. Dengan begitu, baik sekolah maupun pengelola kantin tidak melanggar aturan, dan retribusi dapat dikelola dengan baik,” tambahnya.

1.788 Kantin Sekolah Negeri Berpotensi Retribusi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin di sekolah negeri Jakarta yang berpotensi menjadi sumber PAD. Rinciannya meliputi:

• 1.305 kantin di Sekolah Dasar (SD)
• 293 kantin di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• 117 kantin di Sekolah Menengah Atas (SMA)
• 73 kantin di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Purwosusilo sepakat dengan usulan DPRD dan menyatakan akan segera menyiapkan rancangan regulasi terkait pemanfaatan aset kantin sekolah untuk mendukung peningkatan PAD.

“Memang diperlukan regulasi untuk memayungi pengelolaan aset kantin sekolah. Kami akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) terkait hal ini,” pungkasnya.

Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat segera dirumuskan sehingga potensi pendapatan dari retribusi kantin sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar ketentuan hukum.