Pemerintah Siapkan 53 Sekolah Rakyat, Siap Beroperasi Tahun Ajaran 2025-2026

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengumumkan bahwa sebanyak 53 lokasi telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan bahwa jumlah lokasi Sekolah Rakyat masih akan berkembang, seiring koordinasi lebih lanjut dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini terus dimatangkan dan mencakup sebanyak mungkin daerah.

“Pada prinsipnya Presiden meminta agar apa yang telah kami rencanakan terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ujar Gus Ipul.

Kesiapan Infrastruktur Sekolah Rakyat

Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas yang memadai, tempat ibadah, kantin dan fasilitas olahraga.

“Kami menetapkan 53 lokasi ini karena bangunan yang ada sudah mencukupi, mulai dari sekolah, asrama, tempat ibadah, ruang makan, hingga fasilitas olahraga,” kata Gus Ipul.

Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan dukungan terhadap program ini.

Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Ini adalah bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Gus Ipul.

Anggaran Sekolah Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp100 miliar per sekolah untuk operasional Sekolah Rakyat. Namun, anggaran ini bisa bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing lokasi.

“Anggaran Sekolah Rakyat tergantung pada kebutuhan masing-masing lokasi, tetapi rata-rata sekitar Rp100 miliar per sekolah,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin.

Bangunan Sekolah Rakyat akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak terpakai, serta fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dan UNESA.

Penerimaan Peserta Didik dan Kurikulum

Sekolah Rakyat mulai menerima pendaftaran peserta didik baru pada tahun ajaran 2025-2026, dengan jenjang pendidikan lengkap dari SD, SMP, hingga SMA.

“Tahun ini akan dimulai pekerjaan pembangunan sekolah rakyat. Bahkan, tahun ajaran depan sudah mulai menerima siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA,” kata Cak Imin.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desil 1 dan desil 2. Calon siswa akan mengikuti tes akademik lanjutan sebagai syarat masuk.

Gus Ipul menargetkan pendaftaran program Sekolah Rakyat dimulai pada bulan depan. Saat ini, Kemensos masih mematangkan tim seleksi pendaftaran.

“Diharapkan akhir bulan ini atau bulan depan sudah dimulai pendaftarannya. Namun, sekarang masih dalam tahap pematangan tim,” ujar Gus Ipul.

Dukungan dari Berbagai Kementerian

Gus Ipul menyampaikan perihal itu Kemensos masih akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Gus Ipul pun menyampaikan perihal kurikulum sendiri nantinya akan dibantu Kemendiktisaintek, sedangkan untuk pengadaan guru akan dibantu Kemendikdasmen. Sementara untuk ketersediaan sarana-prasarana akan dibantu Kementerian PU.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dua opsi kurikulum yang diterapkan di sekolah rakyat. Kurikulum internasional yang didesain oleh Kemendiktisaintek, seperti yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda. Kedua, kurikulum nasional yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

“Sekolah unggul akan menggunakan standar internasional seperti Garuda School, sedangkan yang lain bisa menggunakan kurikulum nasional yang berlaku saat ini,” jelas Abdul Mu’ti.

Sekolah Rakyat juga membutuhkan sekitar 60.000 guru. Pemerintah masih mengkaji skema perekrutan, apakah melalui distribusi ulang guru yang sudah ada atau dengan merekrut tenaga pengajar baru.

Dengan program ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat miskin dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.