Mulai 2025 Pemerintah akan Berlakukan Dua Pajak Baru untuk Kendaraan Bermotor

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Pemilik kendaraan bermotor akan dikenakan dua pajak tambahan mulai tahun 2025. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dengan tambahan dua pajak ini, total komponen pajak yang harus dibayar pemilik kendaraan bermotor baru menjadi tujuh, yaitu:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Opsen BBNKB
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Opsen PKB
5. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
6. Biaya Administrasi STNK
7. Biaya Administrasi TNKB

Penyesuaian pada STNK

Pada lembaran belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, akan ditambah dua kolom baru. Kolom tersebut akan memuat keterangan tentang opsen PKB dan opsen BBNKB.

Hal ini berarti, masyarakat yang membeli kendaraan baru mulai tahun depan akan dikenakan dua pajak tambahan secara otomatis.

Opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak yang terutang.

Contoh perhitungan:

• Jika pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah Rp1 juta, maka opsen PKB sebesar Rp660 ribu (66% dari Rp1 juta).
• Total pajak kendaraan termasuk opsen PKB menjadi Rp1,66 juta.

Untuk opsen BBNKB, cara perhitungannya sama, yaitu tambahan sebesar 66% dari BBNKB yang ditetapkan.

Opsen PKB dan opsen BBNKB akan dibayarkan bersamaan dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penerapan opsen pajak kendaraan ini akan dipantau oleh pemerintah pusat. Jika opsen pajak tersebut dianggap menghambat pertumbuhan penjualan kendaraan di daerah, kebijakan ini dapat dikoreksi.