Luhur Sebut Warga yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga Sim

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui penerapan sistem digitalisasi dan integrasi data. Salah satu implikasinya, warga yang tidak memenuhi kewajiban pajak akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen penting seperti paspor.

“Kamu ngurus paspormu, enggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izin pun tidak bisa. Jadi semua akan tahu,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Teknologi Digital untuk Transparansi dan Efisiensi

Luhut menjelaskan bahwa sistem ini akan memanfaatkan teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data. Teknologi ini dirancang untuk memantau, memastikan transparansi, serta memberikan sanksi otomatis kepada warga atau perusahaan yang tidak mematuhi aturan pajak.

“Kalau data saya baik, mesin itu nanti akan merilis [dokumen]. Jadi tidak perlu antre. Tapi kalau datanya tidak bagus, mesin akan nge-block dan kita periksa. Kalau salah, perusahaan saya bisa saja nanti kena blok,” jelas Luhut.

Menurut Luhut, sistem ini akan menjadi game changer dalam meningkatkan tata kelola pajak dan administrasi negara. Program ini tidak hanya mempermudah administrasi bagi warga yang patuh pajak tetapi juga mendeteksi pelanggaran secara sistematis.

Target Semua Lapisan, Termasuk Mantan Pejabat

Luhut menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga mantan pejabat yang tidak patuh pada aturan.

“Kalau saya mantan pejabat, menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, enggak ada urusan,” tegasnya.

Ia optimistis bahwa penggunaan teknologi AI dan big data akan membawa perubahan besar, menjadikan Indonesia lebih transparan dan efisien.

Deteksi Sistematis oleh Sistem Digital

Septian Hario Seto, Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, menambahkan bahwa sistem digital ini akan memungkinkan deteksi otomatis terhadap pelanggaran pajak atau data yang tidak valid. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada laporan manual dari wajib pajak.

Sebagai contoh, sistem Simbara sudah diterapkan untuk memblokir penjualan batu bara dari perusahaan yang belum melunasi royalti.

“Kalau di Simbara, batubaranya belum bayar royalti maka sistemnya akan nge-block. Jadi perusahaan itu tidak akan bisa jualan sampai tagihannya lunas,” jelas Seto.

Empat Pilar Digitalisasi untuk Masa Depan

Seto menyebut bahwa rekomendasi DEN mencakup empat pilar utama digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara. Di masa depan, sistem ini akan diterapkan lebih luas untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai kewajiban administrasi.

“Kalau Anda ada tunggakan pajak, mungkin nanti Anda tidak bisa keluar negeri,” ujarnya.

Rencana besar ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak sekaligus menciptakan sistem tata kelola negara yang lebih baik dan transparan.