Connect with us

General News

Istana: Tak Ada Indonesia Gelap, Jangan Membelokkan yang Sebenarnya

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tagar #IndonesiaGelap dalam unjuk rasa menolak sejumlah kebijakan pemerintah di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025).

Prasetyo menghormati kebebasan berekspresi mahasiswa, namun ia menegaskan bahwa narasi Indonesia Gelap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, Indonesia justru sedang dalam fase kebangkitan dan masyarakat harus tetap optimis.

“Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” tambahnya.

Pemerintah Minta Waktu untuk Bekerja

Prasetyo meminta masyarakat memahami bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu untuk bekerja secara optimal.

“Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” jelasnya.

Ia juga menyadari bahwa kebijakan pemerintah belum bisa memuaskan semua pihak, namun ia meminta agar masyarakat tetap memberi kesempatan.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” katanya.

Sorotan Terhadap Efisiensi Anggaran

Salah satu tuntutan utama dalam aksi Indonesia Gelap adalah penolakan terhadap efisiensi anggaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi jangan digeser ke ‘wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat’. Tidak begitu semangatnya itu,” tegasnya.

Demonstrasi Mahasiswa: Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap pada Senin (17/2/2025) di berbagai daerah, termasuk Jakarta.

Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, menilai bahwa kebijakan pemerintah semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Demonstrasi ini adalah panggilan bagi masyarakat untuk mengawal pemerintahan. Kami menyoroti berbagai persoalan yang mengancam hak rakyat, mulai dari pendidikan hingga kebijakan ekonomi dan politik,” ujar Bagas.

Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama, termasuk:

  1. Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang merugikan rakyat.
  2. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh warga negara.
  3. Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
  4. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif.
  5. Pemberian tunjangan kinerja bagi dosen yang masih menunggak.

Mahasiswa menuntut agar kebijakan pemangkasan anggaran dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor vital yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran, serta memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak membebani kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Presiden Prabowo Tidak Keberatan dengan Demonstrasi

Prasetyo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi mahasiswa.

“Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati,” tutupnya.

Aksi Indonesia Gelap dijadwalkan berlangsung secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut, dari Senin hingga Rabu (17-19 Februari 2025).