Istana Kepresidenan Bantah Anggaran BMKG Dipangkas Sebesar 50%

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dipotong hingga 50%.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025). Namun, ia enggan merinci jumlah pemangkasan anggaran BMKG dan meminta agar hal ini dikonfirmasi langsung ke BMKG.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik, termasuk mitigasi bencana.

“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” ujarnya. “Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” imbuhnya.

BMKG Akui Pemangkasan Anggaran Berdampak Signifikan

Sebelumnya, beredar informasi bahwa anggaran BMKG dipotong sebesar 50.35% sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. BMKG mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423 triliun dari anggaran semula Rp2.826 triliun.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengatakan pihaknya secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden. Namun, ia mengakui bahwa pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang pada 2025.

BMKG menilai pemangkasan ini menyebabkan banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) terancam mati karena kemampuan pemeliharaan berkurang hingga 71%. Hal ini berdampak pada observasi serta kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60%. Kecepatan informasi peringatan dini tsunami juga turun dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, serta jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70%,” kata Muslihhuddin, Kamis (6/2/2025).

BMKG juga mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto guna memastikan ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana geo-hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Diketahui, hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat tersebut kini telah melampaui usia kelayakan, sehingga pemangkasan anggaran semakin memperburuk kondisi peralatan pemantauan bencana di Indonesia.