CGW Temukan Dugaan Hibah Tak Tepat Sasaran Rp1,4 Miliar, Inspektorat Buka Peluang Riksus

SPILLS.CO.ID, ‎Cianjur – Cianjur Government Watch (CGW) menemukan dugaan penyaluran dana hibah yang tidak tepat sasaran dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Dugaan tersebut disampaikan Koordinator CGW, Hadi Dzikri Nur, usai bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Hadi mengungkapkan, CGW telah mengajukan surat resmi ke Inspektorat untuk memaparkan hasil kajian awal terkait penerima hibah yang dinilai bermasalah. Dari data sementara yang mereka kumpulkan, dana hibah dari Dinas Pertanian terpusat pada satu titik yang disebut Jamaras dan dikelola oleh mantan bupati Cianjur.

“Nilainya sekitar Rp1,4 miliar dan dikelola oleh pihak pribadi. Ini menurut kami tidak adil jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang seharusnya menyentuh masyarakat luas,” ujar Hadi, Rabu (7/1/2025)

Menurutnya, hasil diskusi dengan Inspektorat memberi titik terang bahwa temuan tersebut dapat dilaporkan secara resmi apabila ditemukan dugaan pelanggaran. CGW kini tengah melengkapi dokumen dan hasil kajian sebelum bersurat kepada Bupati Cianjur agar dilakukan pemeriksaan khusus (riksus).

CGW juga menduga penyaluran hibah tersebut tidak hanya berasal dari satu dinas, melainkan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Peternakan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, hingga sektor jalan dan infrastruktur. Namun, dugaan itu masih akan dikaji lebih lanjut sebelum dipublikasikan secara resmi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, membenarkan pihaknya telah menerima audiensi dari CGW yang menyampaikan hasil analisis hibah sejak 2021 hingga 2024.

“Ini hak warga untuk menyampaikan pengaduan. Kami akan kaji dan analisis. Jika unsur terpenuhi, akan ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan, termasuk kemungkinan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atau riksus,” kata Endan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian, hibah yang tercatat pada 2023 sebesar sekitar Rp295 juta dan pada 2024 sekitar Rp800 juta, yang diterima oleh satu kelompok. Namun demikian, Inspektorat masih menunggu data lengkap dari CGW, terutama jika mencakup tahun anggaran sebelum 2023.

“Silakan sampaikan seluruh datanya ke kami, nanti akan kami dalami secara teknis,” pungkasnya. (dil).