BPS Sebut Pengeluaran Harian Lebih Dari Rp20 Ribu, Tidak Masuk Kategori Miskin

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan penduduk Indonesia yang pengeluaran hariannya di atas Rp19.841 tidak tergolong sebagai kelompok miskin. Penentuan ini berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, naik 2,11% dari Maret 2024 yang sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Garis Kemiskinan perkotaan naik 2,52%, lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang naik 1,47%.

Keterjangkauan Garis Kemiskinan

Jika berpatokan pada harga beras di Jakarta, uang Rp19.841 hanya cukup untuk membeli 1 kilogram lebih beras jenis IR. I (IR 64), yang pada Jumat (17/1/2025), berada di harga Rp15.143 per kilogram. Artinya, seseorang yang dianggap tidak miskin hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar dengan porsi sederhana.

Tingkat Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah

BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57%, menjadi yang terendah sejak 1960. Angka ini juga menandai pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia menyentuh angka 8%, sebelumnya selalu di atas 9%.

Jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, turun 1,16 juta dari Maret 2024. Penurunan ini menunjukkan tingkat kemiskinan berkurang 0,46 basis poin dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,57%.

Disparitas Perkotaan dan Pedesaan

Persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan sama-sama menurun:

• Perkotaan: Tingkat kemiskinan turun dari 7,09% (Maret 2024) menjadi 6,66% (September 2024). Jumlah penduduk miskin berkurang 590 ribu orang.
• Pedesaan: Tingkat kemiskinan turun dari 11,79% (Maret 2024) menjadi 11,34% (September 2024). Jumlah penduduk miskin berkurang 570 ribu orang.

Penurunan di pedesaan lebih cepat (0,45 basis poin) dibandingkan perkotaan (0,43 basis poin). Namun, kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Isu dan Perdebatan Garis Kemiskinan

1. Kriteria Penetapan: Banyak ahli mengkritik bahwa kriteria Garis Kemiskinan terlalu sempit. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik juga perlu dipertimbangkan.
2. Data dan Metodologi: Survei konsumsi rumah tangga dianggap kurang mencerminkan realitas masyarakat, terutama di daerah terpencil.
3. Dampak Kebijakan: Garis Kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyebabkan sebagian penduduk yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak teridentifikasi.
4. Perubahan Sosial dan Ekonomi: Urbanisasi dan inflasi memengaruhi relevansi Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian berkala diperlukan.

Garis Kemiskinan merupakan alat penting untuk menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, pembaruan metodologi dan kriteria yang lebih inklusif diperlukan agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya serta menjadi acuan yang lebih akurat untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan.