KPK Dorong Pemkab Cianjur Tingkatkan Skor MCP dan Integritas di Tahun 2024

SPILLS.CO.ID, Cianjur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Selasa (19/11/2024).

Acara yang berlangsung di Aula Gedung Baperida Cianjur ini dihadiri oleh Plt Bupati Cianjur, kepala OPD, serta para camat. Salah satu fokus utama rapat adalah evaluasi dan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Cianjur.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, mengapresiasi capaian skor MCP Cianjur yang mencapai 87 pada tahun 2023. Namun, ia menargetkan peningkatan skor menjadi 90 pada tahun 2024.

“Saya memberikan apresiasi atas skor 87 yang diraih Pemkab Cianjur. Namun, saya berharap skor ini bisa meningkat menjadi 90 di tahun 2024 untuk menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki area yang berpotensi korupsi,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

Brigjen Bachtiar menjelaskan bahwa MCP merupakan alat nasional yang dirancang KPK untuk memantau tata kelola pemerintah daerah. Indikator MCP meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, serta area lainnya yang rentan terhadap praktik korupsi.

“Saya menekankan langkah perbaikan yang signifikan untuk mencapai skor 90. Ini penting agar potret tata kelola Pemkab Cianjur semakin baik dan serius dalam memperbaiki zona rawan korupsi,” terangnya.

Selain MCP, KPK juga menyoroti hasil survei integritas terhadap Pemkab Cianjur. Berdasarkan data, skor integritas Cianjur berada di kisaran 70 hingga 69, yang tergolong rentan terhadap praktik korupsi.

“Skor ini menunjukkan potensi korupsi masih tinggi, terutama dalam bidang pelayanan publik. Kami mendorong Pemkab Cianjur untuk mencapai skor rata-rata nasional sebesar 74, atau bahkan 78, agar lingkungan pemerintahan lebih aman dari praktik korupsi,” jelasnya.

Brigjen Bachtiar memaparkan bahwa penilaian integritas dilakukan melalui survei yang melibatkan tiga kelompok yakni internal pemerintah daerah, masyarakat penerima layanan, dan para ahli yang memantau pelayanan publik. Indeks penilaian mencakup berbagai aspek, seperti pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, serta potensi suap.

“Kami berharap skor integritas Cianjur meningkat di atas 69. Hal ini harus menjadi perhatian serius, terutama di bidang pelayanan publik yang sering menjadi sorotan,” tegasnya.

KPK sendiri optimistis target peningkatan skor MCP dan integritas bisa tercapai dengan komitmen kuat dari jajaran Pemkab Cianjur.

“Langkah-langkah perbaikan harus dikejar bersama, sehingga tahun 2024 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkasnya.