Indonesia Jadi Negara Pertama Diundang Trump Bahas Tarif Dagang pada 16 April

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membahas kebijakan tarif impor. Undangan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik menyusul kebijakan Tarif Resiprokal AS sebesar 32% terhadap sejumlah barang asal Indonesia.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan beberapa menteri untuk melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 16–23 April 2025. Delegasi Indonesia akan terdiri dari dirinya selaku Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta sejumlah wakil menteri lainnya.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi, ini tentu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Delegasi Indonesia dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat penting AS, seperti Secretary of Treasury, Secretary of Commerce, serta Perwakilan Dagang AS (USTR). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia akan menyampaikan sejumlah tawaran kebijakan yang diharapkan dapat meringankan dampak dari kebijakan tarif AS, termasuk:

• Pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk teknologi informasi asal AS.
• Penambahan belanja produk AS oleh Indonesia sebesar US$19 miliar atau sekitar Rp318,9 triliun (asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS).
• Pelonggaran kebijakan impor tertentu untuk produk AS.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper proposal yang mencakup isu tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

“Proposal tersebut telah kami kirim secara resmi kepada Secretary of Commerce, USTR, dan Secretary of Treasury. Kami sudah mempersiapkan secara menyeluruh—baik soal tarif, hambatan non-tarif, investasi, dan secara resiprokal apa saja yang Indonesia minta,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, kebijakan Tarif Resiprokal AS semula dijadwalkan berlaku pada 9 April 2025, namun ditunda selama 90 hari hingga 9 Juni 2025, menyusul adanya upaya negosiasi dari negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Selain membahas kebijakan tarif, Airlangga juga menyebutkan bahwa dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar pada hari yang sama, turut dibahas arahan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satgas PHK dan Satgas Deregulasi. Kedua satuan tugas ini ditargetkan dapat memberikan solusi cepat dalam perluasan kesempatan kerja serta penyederhanaan regulasi yang mendukung iklim investasi dan ekonomi nasional.

“Jadi ini semua berjalan secara paralel, dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan kebijakan. Kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain Menteri Perdagangan, Ketua OJK, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Investasi, serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN).