Jepan Catat Rekor Penurunan Populasi Selama Sembilan Tahun Berturut-turut

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Jepang kembali mencatat rekor penurunan populasi pada 2024, menandai sembilan tahun berturut-turut terjadinya krisis demografi.

Kementerian Kesehatan Jepang pada Kamis (27/2/2025) merilis data terbaru mengenai angka kelahiran di negara tersebut. Sepanjang 2024, hanya 720.988 bayi yang lahir, termasuk dari warga asing. Angka ini mengalami penurunan 5% dari tahun sebelumnya, yang mencatat 758.632 kelahiran.

Ini merupakan jumlah kelahiran terendah sejak pemerintah mulai melakukan pencatatan pada 1899.

Jumlah Kematian Melebihi Dua Kali Lipat Angka Kelahiran

Selain angka kelahiran, Jepang juga mengalami peningkatan jumlah kematian. Pada 2024, jumlah kematian tercatat mencapai 1,62 juta orang, meningkat 1,8% dibandingkan 2023.

Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kematian di Jepang lebih dari dua kali lipat jumlah kelahiran. Akibatnya, populasi Jepang terus menurun. Hingga Februari 2025, jumlah total penduduk Jepang adalah 123,54 juta orang, turun 0,46% dari tahun sebelumnya.

Krisis Populasi di Jepang Berbeda dengan Korea Selatan

Sementara Jepang terus mengalami penurunan kelahiran, situasi berbeda terjadi di Korea Selatan. Negara ini sebelumnya menghadapi masalah serupa, tetapi pada 2024, jumlah kelahiran di sana justru meningkat.

Berdasarkan data yang dirilis badan statistik Korea Selatan pada Rabu (26/2/2025), jumlah bayi yang lahir per 1.000 orang meningkat 4,7%, menandai pertumbuhan pertama setelah 10 tahun berturut-turut mengalami penurunan populasi.

Korea Selatan sebelumnya menghadapi angka kelahiran yang rendah, salah satunya akibat tingginya biaya hidup. Namun, upaya pemerintah dalam mendukung keluarga tampaknya mulai membuahkan hasil.

Dampak Penurunan Populasi bagi Ekonomi Jepang

Penurunan angka kelahiran di Jepang menimbulkan tantangan besar, terutama dalam hal biaya jaminan sosial yang terus melonjak akibat meningkatnya jumlah lansia dan menyusutnya tenaga kerja.

“Lebih sedikit pekerja berarti pendapatan pajak yang lebih rendah bagi kas pemerintah, sekaligus menambah tekanan pada bisnis yang menghadapi kekurangan tenaga kerja,” tulis laporan Kementerian Kesehatan Jepang.

Sejak 1995, ketika jumlah penduduk usia kerja Jepang mencapai puncaknya, pasar tenaga kerja di negara tersebut semakin ketat. Saat ini, tingkat pengangguran Jepang hanya 2,4%, terendah di antara negara-negara OECD, dan telah bertahan di bawah 3% selama hampir empat tahun.

Namun, kekurangan tenaga kerja diperkirakan akan semakin parah. Menurut perkiraan Recruit Works Institute, Jepang akan mengalami defisit tenaga kerja hingga 11 juta orang pada 2040.

Pada 2024, rekor 342 perusahaan di Jepang mengalami kebangkrutan akibat krisis tenaga kerja, menurut laporan Teikoku Databank.

Sementara itu, biaya jaminan sosial Jepang terus meningkat. Untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2024, pemerintah telah mengalokasikan ¥37,7 triliun (US$253 miliar) untuk jaminan sosial—meningkat hampir 20% dalam satu dekade terakhir.

Sistem pensiun Jepang juga menghadapi tekanan berat. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah orang yang membayar iuran pensiun menurun sekitar 3 juta, sementara jumlah penerima manfaat meningkat hampir 40%.

Upaya Pemerintah Jepang Mengatasi Krisis Populasi

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba telah menjadikan krisis populasi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Sebagai bagian dari strategi, pemerintah meluncurkan paket kebijakan pengasuhan anak senilai ¥3,6 triliun, yang mencakup:

• Dukungan finansial bagi calon orang tua
• Perbaikan kondisi kerja tenaga pengasuhan anak
• Kebijakan untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan keluarga

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, jumlah kelahiran tetap jauh di bawah target. Institut Nasional Penelitian Populasi dan Jaminan Sosial sebelumnya memperkirakan jumlah kelahiran 2024 akan mencapai 779.000 bayi, tetapi kenyataannya lebih rendah dari ekspektasi.

Tantangan utama yang dihadapi Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran meliputi tingginya biaya pendidikan, stagnasi ekonomi, gaya hidup modern yang membuat kaum muda enggan membangun keluarga.

Banyak generasi muda di Jepang yang menunda atau bahkan enggan menikah karena tingginya beban kerja bagi perempuan setelah menikah, biaya hidup yang semakin mahal dan jam kerja yang panjang, mengurangi waktu untuk keluarga

Prediksi Jepang Menuju Kepunahan?

Menurut Hiroshida Yoshida, seorang profesor dari Research Center for Aged Economy and Society, Universitas Tohoku, jika tren penurunan populasi ini berlanjut, Jepang bisa menghadapi kepunahan.

Berdasarkan perhitungannya sejak 2012, Yoshida memperkirakan bahwa pada 5 Januari 2720, Jepang hanya akan memiliki satu anak di bawah usia 14 tahun.

Ia menggunakan simulasi tingkat tahunan penurunan populasi anak-anak berdasarkan data setiap April. Pada 2024, tingkat penurunan populasi anak-anak diperkirakan sebesar 2,3%, angka yang semakin memperburuk situasi.

Jepang terus menghadapi tantangan besar dalam mengatasi krisis populasi yang telah berlangsung selama hampir satu dekade. Dengan angka kelahiran yang terus merosot dan jumlah kematian yang meningkat, negara ini dihadapkan pada ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosialnya.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, faktor ekonomi, sosial, dan budaya masih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan angka kelahiran. Jika tren ini terus berlanjut, Jepang mungkin akan menghadapi masa depan yang penuh tantangan dengan jumlah penduduk yang semakin menyusut.