Connect with us

General News

Prabowo Minta Kaji Ulang Desain Gedung Yudikatif dan Legislatif di IKN

BPMI Setpres/Kris

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan kajian ulang terhadap desain pembangunan gedung yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas dengan Presiden pada Selasa (21/1/2025).

Menurut Basuki, kajian ulang ini akan dilakukan berdasarkan desain yang sebelumnya telah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut setelah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik.

“Beliau menargetkan pada tahun 2028, IKN harus siap menjadi ibu kota politik. Kami ditugasi menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor dan huniannya,” ujar Basuki dalam konferensi pers, Rabu (22/1/2025).

Basuki menjelaskan, tim desain IKN akan dibentuk oleh Kementerian PU bersama Otorita IKN, dengan arahan langsung dari Presiden. “Untuk desain yudikatif dan legislatif, dulu sudah ada basic desain dari Kementerian PUPR. Namun, Bapak Presiden meminta agar desain tersebut direview kembali,” tambahnya.

Anggaran dan Target Pembangunan

Untuk periode 2025-2029, Basuki mengungkapkan bahwa Otorita IKN membutuhkan alokasi APBN sebesar Rp48,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk:

  1. Penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya.
  2. Pembukaan akses menuju kawasan pemerintahan WP2.
  3. Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana yang telah selesai dibangun pada tahap awal di WP1.

“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN,” ujar Basuki.

Respons Menteri dan Wamen PUPR

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden untuk mengkaji ulang desain gedung yudikatif dan legislatif. Proses ini akan dipimpin oleh dirinya bersama Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti.

“Desainnya masih ada di kita. Jadi, memang kita yang akan memulai revisi ini,” kata Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Sementara itu, Wamen PU Diana menambahkan, tim desain yang terdiri dari Kementerian PU dan Otorita IKN akan segera dibentuk. “Revisi desain dimulai karena mungkin ada keinginan-keinginan baru yang belum ada dalam desain sebelumnya. Wajar saja jika perlu penyempurnaan,” jelas Diana, Rabu (22/1/2025).

Basuki menegaskan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN Nusantara ditargetkan selesai pada 2028. Dengan desain ulang ini, Presiden Prabowo berharap IKN dapat sepenuhnya berfungsi sebagai ibu kota politik yang mencerminkan kebutuhan dan visi baru pemerintah.