General News

Presiden Prabowo Setujui Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

BPMI Sekretariat Presiden

SPILLS.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan tersebut diumumkan setelah rapat bersama para menteri di Istana Negara pada Selasa (21/1/2025).

“Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dan menegaskan sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Fokus Pembangunan Tahap II

AHY menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua, dengan fokus pada gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

“Kami akan melakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis. Mudah-mudahan pembangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ucap AHY.

Sebelumnya, dalam tahap pertama pembangunan IKN pada periode 2022-2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Progres dan Arahan Evaluasi

1. Groundbreaking Banyak, Progres Masih Sedikit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyoroti bahwa meskipun banyak dilakukan groundbreaking proyek di IKN, realisasi pembangunan masih tergolong sedikit. Pemerintah berencana mengevaluasi para pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Pengusaha yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan proyek akan digantikan oleh pihak lain yang lebih kompeten,” kata Maruarar.

2. Desain IKN Akan Dikaji Ulang
Presiden Prabowo juga memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono untuk mengkaji ulang desain Nusantara. Otorita IKN akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam proses review ini. Sebuah tim khusus akan dibentuk dan mendapat arahan langsung dari Presiden.

3. Otorita IKN Mulai Berkantor di IKN Februari 2025
Otorita IKN dijadwalkan mulai berkantor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kalimantan Timur, pada Februari 2025. Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga menyebutkan bahwa pembangunan kantor OIKN hampir selesai.